BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH DALAM PERMODALAN BUMN?

Berdasarkan pengertian tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tertulis pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BUMN / Perusahaan Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Pusat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan minimal kepemilikan saham oleh negara paling sedikit 51%.