latar belakang hak asasi manusia di bidang ekonomi diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah

Kategori soal: PKn - HAM
Kelas: XI
Pembahasan: 

UUD 1945 yang memuat ketentuan yang mengatur tentang HAM relatif terbatas, namun dalam pelaksaannya tidak akan menghambat penegakan HAM karena sudah diperlengkapi dengan UU lain, seperti
-  UU Pokok Kekuasaan Kehakiman,
-  UU Hukum Acara Pidana (KUHAP),
-  UU Hak Asasi Manusia, dan
-  UU Pengadilan HAM. Sekalipun demikian, telah diusulkan juga untuk

Berikut ini merupakan hak asasi manusia yang ditetapkan hingga amandemen ke 4 UUD 1945 yaitu:
1.  Pasal 29 Ayat (2) , jaminan dari pemerintah kepada warga negara akan haknya memeluk agama.2. 
2. Pasal 30 Ayat (1), hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan keamanan.3.  
3. Pasal 31 Ayat (1), hak warga untuk mendapat pendidikan. 
4. Pasal 34 Ayat (2) Berisi tentang hak warga negara Indonesia untuk mendapat jaminan sosial dari negara.

Secara umum, hak di bidang ekonomi terdapat pada
-   UUD 1945 pasal 27 (2),
-   UUD 1945 pasal 33,
-   UUD 1945 pasal 34,
-   Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV

Secara umum peraturan perundang-undangan HAM yang ada di dunia mengacu kepada Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia. Dalam piagam ini terdapat dokumen yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Hak Asasi Manusia yang disahkan 1948. Apabila kita mengkaji UUD 1945 yang tentunya lahir sebelum dikeluarkannya Piagam PBB tentang  HAM, beberapa pasal-pasalnya telah memuat hak-hak asasi manusia (baca kembali dokumen UUD 1945 pertama pasal 27-34).